IZIN PROTEKSI KEBAKARAN DEPNAKER MAGETAN

 

IZIN PROTEKSI KEBAKARAN DEPNAKER MAGETAN

 

Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan Gedung

 

Setiap perencanaa tempat kerja harus mempertimbangkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan upaya penanggulangan kebakaran baik proteksi secara pasif maupun aktif.

 

1.     Proteksi kebakaran pasif adalah suatu teknik desain tempat kerja untuk membatasi atau menghambat penyebaran api, panas dan gas baik secara vertikal maupun horizontal dengan mengatur jarak antara bangunan, memasang dinding pembatas yang tahan api, menutup setiap bukaan dengan media yang tahan api atau dengan mekanisme tertentu;

2.     Proteksi kebakaran aktif adalah penerapan suatu desain sistem atau instalasi deteksi, alarm dan pemadan kebakaran pada suatu bagunan tempat kerja yang sesuai dan handal sehingga pada bangunan tempat kerja tersebut mandiri dalam hal sarana untuk menghadapi bahaya kebakaran.

 

Untuk mendapatkan pengesahan Instalasi Proteksi Kebakaran, pemohon dapat mengajukan permohonan ke Kementerian Tenaga Kerja. Atau dapat menghubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut.

 

 

More Info

CV. Kevin Jasperindo

Jasa Urus Perizinan Depnaker

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.jasperindo.com

 

#depnakerjakarta

#depnakertrans

#disnaker

#izinproteksikebakaran

#proteksikebakarandepnaker

#depnakerproteksikebakaraan

#izindepnaker

#disnakerdkijakarta

#disnakerkotatangerang

#disnakertangerang

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IZIN PENANGKAL PETIR DEPNAKER WONOSARI

IZIN PENANGKAL PETIR DEPNAKER WONOSARI Instalasi penyalur petir ialah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas penerima (Air Terminal/Rod), Penghantar penurunan (Down Conductor), Elektroda Bumi (Earth Electrode) termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi.   Instalasi penyalur petir harus direncanakan, dibuat, dipasang dan dipelihara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan atau standard yang diakui. Bahan dan konstruksi instalasi penyalur petir harus kuat dan memenuhi syarat.   Instalasi penyalur petir secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kemampuan perlindungan secara teknis; b. ketahanan mekanis; c. ketahanan terhadap korosi. Tempat kerja yang wajib dipasang instalasi penyalur petir adalah : 1. Bangunan yang terpencil atau tinggi dan lebih tinggi dari pada bangunan sekitarnya seperti: menara-menara, cerobong, silo, antena pemancar, monumen d...
Baca selengkapnya

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT Izin yang menyatakan bahwa suatu instalasi lift listrik - yaitu pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang pada bangunan dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang. – di suatu tempat kerja tertentu telah sesuai dengan standar keamanan berdasarkan peraturan yang ada. Dasar Hukumnya ialah : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.3/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang 2. Peraturan Daerah Kota Bandung No.19/2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan Untuk memperoleh pengesahan dari Meneteri Tenaga Kerja maka harum memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Kapasitas angkut lift harus dicantumkan dan dipasang dalam kereta serta dinyatakan dalam jumlah orang dan atau jumlah bobot muatan yang diangkut dalam kilogram (kg).  2. Kapasitas angkut harus sesuai dengan kapasitas angkut yang dinyatakan dalam ijin pemakaian lif...
Baca selengkapnya

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER   Selain mengurus segala perizinan, ada hal yang tak kalah penting untuk dipenuhi sebelum mendirikan perusahaan, yakni Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK). Sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, perusahaan Anda bisa dikenai sanksi jika lalai atau sengaja tidak melapor WLTK.   Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.   Kabar baiknya, saat ini pelaporan bisa dilakukan lebih mudah lewat sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online. Anda cukup mengunjungi situs tersebut dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dan melaporkan secara berkala setiap tahunnya mengenai ketenagakerjaan di perusahaan Anda.   Menurut UU yang berlaku, perusahaan w...
Baca selengkapnya