SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER

 

Selain mengurus segala perizinan, ada hal yang tak kalah penting untuk dipenuhi sebelum mendirikan perusahaan, yakni Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK). Sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, perusahaan Anda bisa dikenai sanksi jika lalai atau sengaja tidak melapor WLTK.

 

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.

 

Kabar baiknya, saat ini pelaporan bisa dilakukan lebih mudah lewat sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online. Anda cukup mengunjungi situs tersebut dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dan melaporkan secara berkala setiap tahunnya mengenai ketenagakerjaan di perusahaan Anda.

 

Menurut UU yang berlaku, perusahaan wajib melaporkan informasi ketenagakerjaan di perusahaan setiap tahunnya secara tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Dalam laporan ketenagakerjaan, perusahaan perlu memuat beberapa keterangan, yaitu:

 

1.     Identitas Perusahaan

2.     Hubungan Ketenagakerjaan

3.     Perlindungan Tenaga Kerja

4.     Kesempatan Kerja

 

Faktanya, masih banyak perusahaan yang tidak rutin melaporkan WLTK setiap tahunnya. Padahal, setidaknya ada tiga alasan mengapa perusahaan Anda setiap tahun wajib membuat laporan WLTK kepada pemerintah, khususnya Menteri Ketenagakerjaan.

 

1.     Menghindari Sanksi dari Pemerintah

Dengan melapor WLTK, berarti perusahaan Anda telah menghindari sanksi pidana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. UU tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan menjelaskan sanksi bagi perusahaan yang tidak melapor WLTK dengan ancaman pidana.

 

2.     Persyaratan untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Adakalanya sebuah perusahaan membutuhkan tenaga kerja asing (TKA) yang memiliki keahlian atau kecakapan tertentu. Namun, sebelum mengajukan permohonan izin mempekerjakan TKA, perusahaan yang bersangkutan harus lebih dulu memiliki dokumen WLTK sebagai salah satu syarat.

 

3.     WLTK Merupakan Indilkator Kepedulian Perusahaan terhadap Kesejahteraan Karyawan

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan semua karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai bentuk perlindungan bagi tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan dari risiko kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, sedangkan BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan yang mencakup biaya perawatan dan pengobatan penyakit.

 

 

More Info

CV. Kevin Jasperindo

Jasa Urus Perizinan Depnaker

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.jasperindo.com

 

 

#depnakerjakarta

#depnakerjakartaselatan

#depnakerjakartabarat

#depnakerbekasi

#depnakerbogor

#depnakerbandung

#depnakercirebon

#depnakercikarang

#depnakercianjur

#depnakerciamis

#depnakerdkijakarta

#depnakerdepok

#depnakerdemak

#depnakerdenpasar

#depnakerdeliserdang

#sertifikasidepnaker

#siodepnaker

#depnakerindonesia

#depnakerjakpus

#depnakerjogja

#depnakerketenagakerjaan

#depnakerkarawang

#depnakermalang

#depnakerpusatjakarta

#depnakertangsel

#disnakertangerang

#izindepnaker

#ijindepnaker

#ijindisnaker