PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER DKI JAKARTA

 

PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER DKI JAKARTA

 

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan jasa dan/atau barang baik nasional maupun multinasional dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pastinya membutuhkan suatu peraturan perusahaan yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh karyawan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian peraturan perusahaan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan disusun oleh pengusaha dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Penyusunan peraturan perusahaan dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

 

Menurut Pasal 111 UU Ketenegakerjaan, Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

 

1.     hak dan kewajiban pengusaha;

2.     hak dan kewajiban pekerja/buruh;

3.     syarat kerja;

4.     tata tertib perusahaan; dan

5.     jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

 

Pengusaha yang mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dan peraturan perusahaan berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

 

Peraturan perusahaan berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam internal perusahaan, adanya peraturan perusahaan yang harus ditaati oleh semua orang yang terlibat didalamnya (tanpa terkecuali). Selain itu Peraturan perusahaan bisa juga difungsikan sebagai sebuah alat untuk menjaga agar perusahaan dapat terhindar dari berbagai bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin saja bisa merugikan perusahaan itu sendiri.

 

More Info

CV. Kevin Jasperindo

Jasa perizinan Depnaker

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.jasperindo.com

 

#biayaperijinandisnaker

#ijindepnakerpesawatwangkatdanangkut

#ijink3disnaker

#ijinoperasionaldisnaker

#izinalatlift

#izinliftdepnaker

#ijinliftdepnaker

#ijindepnaker

#ijindisnakerlift

#izinoperasiliftdepnaker

#depnakerjakarta

#depnakertangerang

#depnakertangerangselatan

#depnakerliftpenumpang

#depnakerliftbarang

#pengesahanperaturanperusahaan

#peraturanperusahaan

#peraturanperusahaankemenaker

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IZIN PENANGKAL PETIR DEPNAKER WONOSARI

IZIN PENANGKAL PETIR DEPNAKER WONOSARI Instalasi penyalur petir ialah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas penerima (Air Terminal/Rod), Penghantar penurunan (Down Conductor), Elektroda Bumi (Earth Electrode) termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi.   Instalasi penyalur petir harus direncanakan, dibuat, dipasang dan dipelihara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan atau standard yang diakui. Bahan dan konstruksi instalasi penyalur petir harus kuat dan memenuhi syarat.   Instalasi penyalur petir secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kemampuan perlindungan secara teknis; b. ketahanan mekanis; c. ketahanan terhadap korosi. Tempat kerja yang wajib dipasang instalasi penyalur petir adalah : 1. Bangunan yang terpencil atau tinggi dan lebih tinggi dari pada bangunan sekitarnya seperti: menara-menara, cerobong, silo, antena pemancar, monumen d...
Baca selengkapnya

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT Izin yang menyatakan bahwa suatu instalasi lift listrik - yaitu pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang pada bangunan dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang. – di suatu tempat kerja tertentu telah sesuai dengan standar keamanan berdasarkan peraturan yang ada. Dasar Hukumnya ialah : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.3/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang 2. Peraturan Daerah Kota Bandung No.19/2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan Untuk memperoleh pengesahan dari Meneteri Tenaga Kerja maka harum memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Kapasitas angkut lift harus dicantumkan dan dipasang dalam kereta serta dinyatakan dalam jumlah orang dan atau jumlah bobot muatan yang diangkut dalam kilogram (kg).  2. Kapasitas angkut harus sesuai dengan kapasitas angkut yang dinyatakan dalam ijin pemakaian lif...
Baca selengkapnya

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER   Selain mengurus segala perizinan, ada hal yang tak kalah penting untuk dipenuhi sebelum mendirikan perusahaan, yakni Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK). Sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, perusahaan Anda bisa dikenai sanksi jika lalai atau sengaja tidak melapor WLTK.   Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.   Kabar baiknya, saat ini pelaporan bisa dilakukan lebih mudah lewat sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online. Anda cukup mengunjungi situs tersebut dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dan melaporkan secara berkala setiap tahunnya mengenai ketenagakerjaan di perusahaan Anda.   Menurut UU yang berlaku, perusahaan w...
Baca selengkapnya