PERATURAN PERUSAHAAN SWASTA

 

PERATURAN PERUSAHAAN SWASTA

 

Menurut Pasal 1 angka (20) UU 13/2003 peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Berdasarkan Pasal 108 UU 13/2003, Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan. Kewajiban pembuatan peraturan perusahaan tidak berlaku apabila perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama.

 

Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Peraturan perusahaan tersebut disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Ketentuan di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sekurang-kurangnya memuat:

 

1.     hak dan kewajiban pengusaha;

2.     hak dan kewajiban pekerja/buruh;

3.     syarat kerja;

4.     tata tertib perusahaan; dan

5.     jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

 

Membuat peraturan perusahaan adalah kewajiban bagi perusahaan yang telah memiliki sekurang-kurangnya 10 pekerja. Jika perusahaan tidak membuat peraturan perusahaan maka perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana.  Dalam Pasal 188 ayat (1) UU 13/2003 diatur sebagai berikut:

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

 

More Info

CV. Kevin Jasperindo

Jasa perizinan Depnaker

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.jasperindo.com

 

#biayaperijinandisnaker

#ijindepnakerpesawatwangkatdanangkut

#ijink3disnaker

#ijinoperasionaldisnaker

#izinalatlift

#izinliftdepnaker

#ijinliftdepnaker

#ijindepnaker

#ijindisnakerlift

#izinoperasiliftdepnaker

#depnakerjakarta

#depnakertangerang

#depnakertangerangselatan

#depnakerliftpenumpang

#depnakerliftbarang

#pengesahanperaturanperusahaan

#peraturanperusahaan

#peraturanperusahaankemenaker

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IZIN PENANGKAL PETIR DEPNAKER WONOSARI

IZIN PENANGKAL PETIR DEPNAKER WONOSARI Instalasi penyalur petir ialah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas penerima (Air Terminal/Rod), Penghantar penurunan (Down Conductor), Elektroda Bumi (Earth Electrode) termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi.   Instalasi penyalur petir harus direncanakan, dibuat, dipasang dan dipelihara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan atau standard yang diakui. Bahan dan konstruksi instalasi penyalur petir harus kuat dan memenuhi syarat.   Instalasi penyalur petir secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kemampuan perlindungan secara teknis; b. ketahanan mekanis; c. ketahanan terhadap korosi. Tempat kerja yang wajib dipasang instalasi penyalur petir adalah : 1. Bangunan yang terpencil atau tinggi dan lebih tinggi dari pada bangunan sekitarnya seperti: menara-menara, cerobong, silo, antena pemancar, monumen d...
Baca selengkapnya

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT Izin yang menyatakan bahwa suatu instalasi lift listrik - yaitu pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang pada bangunan dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang. – di suatu tempat kerja tertentu telah sesuai dengan standar keamanan berdasarkan peraturan yang ada. Dasar Hukumnya ialah : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.3/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang 2. Peraturan Daerah Kota Bandung No.19/2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan Untuk memperoleh pengesahan dari Meneteri Tenaga Kerja maka harum memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Kapasitas angkut lift harus dicantumkan dan dipasang dalam kereta serta dinyatakan dalam jumlah orang dan atau jumlah bobot muatan yang diangkut dalam kilogram (kg).  2. Kapasitas angkut harus sesuai dengan kapasitas angkut yang dinyatakan dalam ijin pemakaian lif...
Baca selengkapnya

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER   Selain mengurus segala perizinan, ada hal yang tak kalah penting untuk dipenuhi sebelum mendirikan perusahaan, yakni Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK). Sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, perusahaan Anda bisa dikenai sanksi jika lalai atau sengaja tidak melapor WLTK.   Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.   Kabar baiknya, saat ini pelaporan bisa dilakukan lebih mudah lewat sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online. Anda cukup mengunjungi situs tersebut dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dan melaporkan secara berkala setiap tahunnya mengenai ketenagakerjaan di perusahaan Anda.   Menurut UU yang berlaku, perusahaan w...
Baca selengkapnya