PENGURUSAN IZIN PENANGKAL PETIR

 

PENGURUSAN IZIN PENANGKAL PETIR

 

Instalasi penyalur petir ialah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas penerima (Air Terminal/Rod), Penghantar penurunan (Down Conductor), Elektroda Bumi (Earth Electrode) termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi.

 

Instalasi penyalur petir harus direncanakan, dibuat, dipasang dan dipelihara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan atau standard yang diakui. Bahan dan konstruksi instalasi penyalur petir harus kuat dan memenuhi syarat.

 

Instalasi penyalur petir secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.      kemampuan perlindungan secara teknis;

b.     ketahanan mekanis;

c.      ketahanan terhadap korosi.

 

Tempat kerja yang wajib dipasang instalasi penyalur petir adalah :

1.     Bangunan yang terpencil atau tinggi dan lebih tinggi dari pada bangunan sekitarnya seperti: menara-menara, cerobong, silo, antena pemancar, monumen dan lain-lain;

2.     Bangunan dimana disimpan, diolah atau digunakan bahan yang mudah meledak atau terbakar seperti pabrik-pabrik amunisi, gudang penyimpanan bahan peledak dan lain-lain;

3.     Bangunan untuk kepentingan umum seperti: tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, gedung pertunjukan, hotel, pasar, stasiun, candi dan lain-lain;

4.     Bangunan untuk menyimpan barang-barang yang sukar diganti seperti: museum, perpustakaan, tempat penyimpanan arsip dan lain-lain;

5.     Daerah-daerah terbuka seperti: daerah perkebunan, Padang Golf, Stadion Olah Raga dan tempat-tempat lainnya.

Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyalur petir dilakukan oleh pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja dan atau jasa inspeksi yang ditunjuk. Pengurus atau pemilik instalasi penyalur petir berkewajiban membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja dan atau jasa inspeksi yang ditunjuk termasuk penyediaan alat-alat bantu.

 

More Info

CV. Kevin Jasperindo

Jasa perizinan Depnaker

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.jasperindo.com

 

 

#biayaijindisnakerpenangkalpetir

#biayaperijinandisnaker

#ijindepnakerpenangkalpetir

#ijindepnakerpenangkalpetir

#ijindepnakeruntukpenangkalpetir

#ijindisnakerpenangkalpetir

#ijink3disnaker

#ijinoperasionaldisnaker

#izink3disnaker

#izinliftdepnaker

#izinoperasionaldisnaker

#ijinoperasionaldisnaker

#depnakerlampung

#depnakerlampungtengah

#depnakermadiun

#depnakermalang

#depnakerpadang

#depnakerpertamina

#depnakerpusat

#depnakerrepublikindonesia

#depnakertangerang

#depnakertegal

#ijinpenangkalpetirdisnaker

#syaratpenangkalpetir

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT Izin yang menyatakan bahwa suatu instalasi lift listrik - yaitu pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang pada bangunan dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang. – di suatu tempat kerja tertentu telah sesuai dengan standar keamanan berdasarkan peraturan yang ada. Dasar Hukumnya ialah : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.3/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang 2. Peraturan Daerah Kota Bandung No.19/2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan Untuk memperoleh pengesahan dari Meneteri Tenaga Kerja maka harum memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Kapasitas angkut lift harus dicantumkan dan dipasang dalam kereta serta dinyatakan dalam jumlah orang dan atau jumlah bobot muatan yang diangkut dalam kilogram (kg).  2. Kapasitas angkut harus sesuai dengan kapasitas angkut yang dinyatakan dalam ijin pemakaian lif...
Baca selengkapnya

PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER CIREBON

  PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER CIREBON   Menurut permen ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.   Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP.   PP sekurang-kurangnya memuat: a.         hak dan kewajiban pengusaha; b.        hak dan kewajiban pekerja/buruh; c.         syarat kerja; d.        tata tertib perusahaan; e.         jangka waktu berlakunya PP; dan f.           hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan g.         perundang-undangan.       ...
Baca selengkapnya

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER   Selain mengurus segala perizinan, ada hal yang tak kalah penting untuk dipenuhi sebelum mendirikan perusahaan, yakni Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK). Sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, perusahaan Anda bisa dikenai sanksi jika lalai atau sengaja tidak melapor WLTK.   Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.   Kabar baiknya, saat ini pelaporan bisa dilakukan lebih mudah lewat sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online. Anda cukup mengunjungi situs tersebut dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dan melaporkan secara berkala setiap tahunnya mengenai ketenagakerjaan di perusahaan Anda.   Menurut UU yang berlaku, perusahaan w...
Baca selengkapnya