KONSULTAN DEPNAKER TANGERANG

KONSULTAN DEPNAKER TANGERANG


Eskalator adalah pesawat transportasi untuk memindahkan orang dan/atau barang, mengikuti jalur lintasan rel yang digerakkan oleh motor listrik


Menurut permen nomor 6 tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator, menjelaskan bahwa dengan perkembangan teknologi dan pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja elevator dan eskalator serta perkembangan peraturan perundang-undangan, harus memiliki tanda hasil pengujian dan/atau sertifikat bahan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang.


Eskalator meliputi :

1. Eskalator yang memiliki sudut kemiringan 27,5(dua puluh tujuh koma lima) derajatsampai dengan 35(tiga puluh lima) derajatdan memiliki anak tangga;

2. Eskalator yang memiliki sudut 0 (nol) derajat sampai paling tinggi 12(dua belas) derajat dan memiliki palet (Travelator). 

Syarat K3 perencanaan dan pembuatan Elevator atau meliputi:

a. pembuatan gambar rencana konstruksi dan instalasi listrik;

b. persyaratan dan spesifikasi teknis bagian dan perlengkapan Elevator atau Eskalator;

c. perhitungan teknis;

d. pembuatan diagram panel pengendali;dan

e. pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama

f. Elevator atau Eskalator harus memiliki tanda hasil pengujian dan/atau sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. 


More Info

CV. Kevin Jasperindo

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.jasperindo.com

#depnakerjakarta

#depnakerjakartaselatan

#depnakerjakartabarat

#depnakerbekasi

#depnakerbogor

#depnakerbandung

#depnakercirebon

#depnakercikarang

#depnakercianjur

#depnakerciamis

#depnakerdkijakarta

#depnakerdepok

#depnakerdemak

#depnakerdenpasar

#depnakerdeliserdang

#sertifikasidepnaker

#siodepnaker

#depnakerindonesia

#depnakerjakpus

#depnakerjogja

#depnakerketenagakerjaan

#depnakerkarawang

#depnakermalang

#depnakerpusatjakarta

#depnakertangsel

#disnakertangerang

#izindepnaker

#ijindepnaker

#ijindisnaker


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT Izin yang menyatakan bahwa suatu instalasi lift listrik - yaitu pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang pada bangunan dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang. – di suatu tempat kerja tertentu telah sesuai dengan standar keamanan berdasarkan peraturan yang ada. Dasar Hukumnya ialah : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.3/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang 2. Peraturan Daerah Kota Bandung No.19/2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan Untuk memperoleh pengesahan dari Meneteri Tenaga Kerja maka harum memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Kapasitas angkut lift harus dicantumkan dan dipasang dalam kereta serta dinyatakan dalam jumlah orang dan atau jumlah bobot muatan yang diangkut dalam kilogram (kg).  2. Kapasitas angkut harus sesuai dengan kapasitas angkut yang dinyatakan dalam ijin pemakaian lif...
Baca selengkapnya

PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER CIREBON

  PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER CIREBON   Menurut permen ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.   Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP.   PP sekurang-kurangnya memuat: a.         hak dan kewajiban pengusaha; b.        hak dan kewajiban pekerja/buruh; c.         syarat kerja; d.        tata tertib perusahaan; e.         jangka waktu berlakunya PP; dan f.           hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan g.         perundang-undangan.       ...
Baca selengkapnya

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER   Selain mengurus segala perizinan, ada hal yang tak kalah penting untuk dipenuhi sebelum mendirikan perusahaan, yakni Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK). Sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, perusahaan Anda bisa dikenai sanksi jika lalai atau sengaja tidak melapor WLTK.   Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.   Kabar baiknya, saat ini pelaporan bisa dilakukan lebih mudah lewat sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online. Anda cukup mengunjungi situs tersebut dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dan melaporkan secara berkala setiap tahunnya mengenai ketenagakerjaan di perusahaan Anda.   Menurut UU yang berlaku, perusahaan w...
Baca selengkapnya