IJIN GONDOLA DEPNAKER BEKASI

IJIN GONDOLA DEPNAKER BEKASI


Gondola adalah alat untuk angkut muatan atau beban yang di gunakan di ketinggian atau gedung biasanya digunakan untuk membersihkan kaca jendela atau mengecek dinding diketinggian gedung. Membersihkan kaca diluar gedung di Indonesia hampir 100% menggunakan system Gondola. Pekerja yang mengoprasikan gondola tersebut yaitu Operator Gondola.


Selain pentingnya operator Gondola, alat gondola perlu di lakukan pengecekan setiap 1 tahun sekali untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan menuju produktivitas, efisien dan meningkatkan daya saing perusahaan. Degan ketentuan dalam penggunaanya harus tetap memperhatikan syarat-syarat K3 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun syarat tertuang dalam evaluasi dan/atau laporan hasil pemneriksaaan dan pengujian alat gondola tersebut.


Uji Riksa Gondola adalah pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala maupun baru pada Gondola. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya pada Permen No. 4/MEN/85 tentang Pesawat Angkat dan Angkut (misal: forklift, backhoe, loaders, excavators, cranes), mewajibkan perusahaan mempunyai Ahli K3 agar pelaksanaan K3 di tempat kerja berjalan optimal.


Tujuan dari izin riksa pada gondola adalah untuk memenuhi persyaratan Peraturan Perundangan yang berlaku, menguji kelayakan Pesawat Angkat & Angkut, mencegah, mengurangi bahkan menghilangkan resiko kecelakaan kerja (zero accident), memeriksa dan menguji kekuatan konstruksi, mendapatkan Sertifikat/Ijin Pemakaian atau Re-sertifikasi (berkala).


More Info

CV. Kevin Jasperindo

Jasa perizinan Depnaker

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.jasperindo.com



#depnakerjakarta

#depnakerjakartaselatan

#depnakerjakartabarat

#depnakerbekasi

#depnakerbogor

#depnakerbandung

#depnakercirebon

#depnakercikarang

#depnakercianjur

#depnakerciamis

#depnakerdkijakarta

#depnakerdepok

#depnakerdemak

#depnakerdenpasar

#depnakerdeliserdang

#sertifikasidepnaker

#siodepnaker

#depnakerindonesia

#depnakerjakpus

#depnakerjogja

#depnakerketenagakerjaan

#depnakerkarawang

#depnakermalang

#depnakerpusatjakarta

#depnakertangsel

#disnakertangerang

#izindepnaker

#ijindepnaker

#ijindisnaker


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT

SURAT IZIN PEMAKAIAN LIFT Izin yang menyatakan bahwa suatu instalasi lift listrik - yaitu pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang pada bangunan dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang. – di suatu tempat kerja tertentu telah sesuai dengan standar keamanan berdasarkan peraturan yang ada. Dasar Hukumnya ialah : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.3/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang 2. Peraturan Daerah Kota Bandung No.19/2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan Untuk memperoleh pengesahan dari Meneteri Tenaga Kerja maka harum memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Kapasitas angkut lift harus dicantumkan dan dipasang dalam kereta serta dinyatakan dalam jumlah orang dan atau jumlah bobot muatan yang diangkut dalam kilogram (kg).  2. Kapasitas angkut harus sesuai dengan kapasitas angkut yang dinyatakan dalam ijin pemakaian lif...
Baca selengkapnya

PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER CIREBON

  PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER CIREBON   Menurut permen ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.   Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP.   PP sekurang-kurangnya memuat: a.         hak dan kewajiban pengusaha; b.        hak dan kewajiban pekerja/buruh; c.         syarat kerja; d.        tata tertib perusahaan; e.         jangka waktu berlakunya PP; dan f.           hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan g.         perundang-undangan.       ...
Baca selengkapnya

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER   Selain mengurus segala perizinan, ada hal yang tak kalah penting untuk dipenuhi sebelum mendirikan perusahaan, yakni Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK). Sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, perusahaan Anda bisa dikenai sanksi jika lalai atau sengaja tidak melapor WLTK.   Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.   Kabar baiknya, saat ini pelaporan bisa dilakukan lebih mudah lewat sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online. Anda cukup mengunjungi situs tersebut dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dan melaporkan secara berkala setiap tahunnya mengenai ketenagakerjaan di perusahaan Anda.   Menurut UU yang berlaku, perusahaan w...
Baca selengkapnya